Articles by "Ekonomi"

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan


ilustrasi kegiatan pertambangan

Jakarta, (tvOne)
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi peraturan mengenai larangan ekspor bahan tambang mineral dalam bentuk mentah dengan beberapa aturan tambahan.
Aturan tambahan itu termasuk pembuatan smelter dan pengenaan bea keluar rata-rata 20 persen, kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan pers di Kantor Presiden usai rapat kabinet terbatas, Kamis petang (3/5).
"Saya pernah keluarkan Kepmen Nomor 7 2012 ditanggapi ramai. Berdasarkan Undang-Undang Minerba, pada 2014 tidak boleh ada ekspor bahan mentah mineral, perlu ada tahapan, kami menunggu pendaftaran perusahaan penambang, tidak muncul, ada Kepmen Nomor 7 mendorong penambang mineral membuat smelter di Indonesia, jadi jangan tanah digaruk langsung diekspor," kata Menteri.

Ia menambahkan, "Itu mendorong pengusaha tambang membuat smelter, sempat dijelaskan dan mereka mengerti, tidak mungkin pemerintah mematikan perusahaan, berdasarkan Kepmen Nomor 7 itu, 6 Mei 2012 tidak boleh ada yang ekspor barang mentah kecuali sampaikan roadmap buat smelter. Kemarin rapat dipimpin Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Perindustrian, Perdagangan, dan Keuangan, mulai 6 Mei saya keluarkan Kepmen baru, boleh ekspor dengan syarat dikenai biaya keluaran, sudah dihitung rata-rata 20 persen untuk 14 mineral logam."
Empat belas mineral tersebut antara lain tembaga, emas, perak, timah, timbal seng, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, nikel, cobalt, mangan. "Sekarang semua tambang yang mengerjakan itu diminta buat smelter, kalau tambang kecil bisa bersama-sama dengan tujuan ada nilai tambah, nanti kalau finished good bagus added value tinggi, berlaku 2014," katanya. (Ant)

Sumber : vonenews.tv
Baca selengkapnya »


Mataram, (tvOne).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 Triliun untuk percepat pembangungan infrastruktur kemajuan wilayah Nusa Tenggara Timur.

"Ada peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk NTT, di mana pada 2012 dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun lebih dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Rp3 triliun lebih sehingga total sekitar Rp5 triliun yang semuanya untuk infrastruktur," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa usai pertemuan terbatas di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat, (18/5) petang.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu membahas tiga hal penting yakni kegiatan yang dilakukan tiga provinsi terkait program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V (mencakup NTB, Bali dan NTT), upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan, dan upaya pemberdayaan warga baru (eks Timor Timur) di wilayah NTT.

Selain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, rapat terbantas itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, terkait program MP3EI. Hadir pula Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan para bupati/wali kota se-NTB, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dan Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay.

Hatta mengatakan, dari pemaparan Wakil Gubernur NTB dalam rapat terbatas itu memang dibutuhkan percepatan pengurangan angka kemiskinan di provinsi itu. Dari 21 kabupaten/kota di wilayah NTT, 20 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah tertinggal. "Makanya, dengan peningkatan anggaran pemerintah pusat ke NTT itu, maka hambatan infratsruktur dengan kucuran Rp5 triliun akan lebih mendorong percepatan investasi dengan penyediaan infrastruktur," ujarnya.

Dana Rp5 triliun itu, kata Hatta, pengelolaannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang menyasar perhubungan darat, laut maupun udara, serta membuka jalan-jalan baru. Selain itu, pemerintah pusat berkeinginan mengembangkan sektor peternakan, perikanan dan sektor pariwisata di wilayah NTT. "Dari laporan Menteri Pertanian, yang akan masuk ke daerah Flores dan Sumba yang akan dijadikan basis peternakan dan pertanian," ujarnya.

Karena itu, pemerintah bertekad untuk meningkatkan infrastruktur secepat mungkin di wilayah NTT guna mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru. "Pemerintah juga melirik potensi pertambangan di wilayah NTT yang dikelola masyarakat, sehingga perlu dibangun "smelter" (pengolahan biji tambang) agar sektor pertambangan dikelola dengan baik dan terarah," ujarnya. (Ant)

Sumber : tvonenews.tv
Baca selengkapnya »


Hubungan ekonomi RI-Rusia setelah Sukhoi Jatuh
Sukhoi superjet 100. merdeka.com/jetphotos.net

Hubungan ekonomi RI-Rusia setelah Sukhoi Jatuh

Reporter: Andrian Salam Wiyono

Jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 saat menggelar joyflight di Indonesia, berkaitan dengan masa depan hubungan antara Indonesia dengan Rusia. Sebab, persitiwa tragis tersebut erat kaitannya dengan bisnis pembelian pesawat oleh beberapa maskapai penerbangan Indonesia.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sejauh ini hubungan ekonomi dua negara tidak terpengaruh peristiwa jatuhnya pesawat yang diproduksi oleh Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC) yang bekerja sama dengan Alinea Aeronautica tersebut. Salah satunya karena tidak ada spekulasi mengenai tragedi tersebut. 
"Saat ini baik, karenanya jangan terlalu banyak spekulasi," ujar Hatta usai mengisi acara di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Sabtu (12/5).
Dia meminta tidak ada pihak-pihak yang menduga-duga atau berspekulasi mengenai penyebab jatuhnya pesawat kebanggaan Rusia tersebut. Terlebih, jika hanya diramalkan penyebab kejatuhannya.
Jika banyak pihak yang berspekulasi dan meramalkan penyebab tragedi Sukhoi Superjet, bisa berpengaruh pada hubungan yang selama ini baik antara dua negara.  "Ini pengaruhnya kepada hubungan ekonomi Indonesia-Rusia," tegasnya.
Dia meminta semua pihak menunggu dan mendukung kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dibantu pihak Rusia dalam proses investigasi hingga terungkap. "Biarkanlah KNKT bekerja dengan baik," katanya.
Baca selengkapnya »


Pemerintah harus kompromi dengan DPR soal kenaikan harga BBM
Stasiun pengisian bahan bakar minyak. merdeka.com/dok

Pemerintah harus kompromi dengan DPR soal kenaikan harga BBM
Reporter: Ririn Radiawati


Pemerintah disarankan untuk memberikan alternatif solusi dalam hal kenaikan harga BBM kepada DPR agar mencapai kesepakatan.
Pembahasan mengenai kenaikan harga BBM antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah makin meruncing. Pembahasan yang dimulai Sabtu (24/3) kemarin pun tidak membuahkan hasil.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih saat dihubungi oleh merdeka.com, Minggu (25/3).
"Pemerintah harusnya memberikan alternatif solusi untuk kompromi dengan DPR agar mencapai kesepakatan," ujar Sri.
Menurut dia, proses politik di DPR memang selalu menyisakan lobi yang panjang, apalagi kali ini menyangkut kenaikan harga BBM yang merupakan hal yang sensitif untuk rakyat.
Namun, proses tersebut bisa dicari jalan tengahnya dengan jalan mengusulkan alternatif solusi. Sri mencontohkan dengan menaikkan harga BBM sedikit demi sedikit, tidak sekaligus Rp 1.500 per liter.
"Kalau sama-sama keras, ngotot-ngototan ini akan terus berlangsung. Akhirnya nanti voting," ungkap Sri.
Namun, proses voting jika proses di Banggar macet, kata Sri, akan menjadikan konflik yang makin tajam di masyarakat.
"Kalau DPR aja terpecah, apalagi dengan masyarakat ada yang mendukung dan ada yang tidak. Pasti akan makin meruncing," ungkap dia.
Sore ini, Banggar dengan pemerintah yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Jero Wacik akan melanjutkan rapat yang sempat diakhiri pada 03.00 dini hari tadi.
Rapat tersebut rencananya akan dimulai pada pukul 16.00 dan diharapkan akan selesai malam nanti.
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.