Ketua Komnas HAM, Situ Noor Laila mengatakan sanksi yang diberikan kepada anggota Densus jika terbukti bersalah tidak cukup sanksi etik.

"Apakah 13 orang (terbukti bukan termasuk dalam daftar pencarian orang) mati cukup dengan sanksi etik?" tukas Laila kepada para wartawan di kantornya, Senin (18/03/2013).

Untuk itu Komnas HAM meminta pemerintah mengevaluasi dan mengawasi secara ketat pola kerja pemberantasan terorisme, khususnya terhadap Densus 88.

Dari temuannya, Laila mengatakan Densus kerap bertindak sendiri di suatu wilayah operasi kepolisian daerah. Ia mengatakan, sejumlah Kapolda yang diwawancarai Komnas HAM mengaku tidak ada koordinasi sama sekali saat Densus beroprasi di wilayah mereka.

Laila menegaskan, jika Densus tidak diawasi mereka sangat berpotensi melakukan pelanggaran HAM. *

JAKARTA  - Penangkapan, penyiksaan dan penembakan kepolisian yang melibatkan Densus 88 terhadap umat Islam Indonesia adalah karena adanya kepentingan dan tekanan dari Amerika Serikat (AS). Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang dipimpin oleh H. Chep Hermawan mengecam keras tindakan Densus 88 yang semena-mena melakukan penangkapan dan penembakan terhadap aktvis dakwah. Terlebih ketika polisi menyimpan jenazah selama 3 bulan dengan dalih untu keperluan otopsi.  

Dalam pernyataan sikapnya,GARIS mengutuk Densus 88 dan BNPT yang diketuai oleh Ansyad Mbai seraya mendoakan agar Allah mengutus burung Ababil untuk menghancurkan kedua institusi biadab tersebut (Densus 88 dan BNPT).

“Harusnya Densus 88 itu menindak OPM dan RMS yang telah membunuh beberapa anggota TNI di Papua, dan hendak memisahkan diri dari NKRI, ” kata Pimpinan GARIS H. Chep Hermawan dalam diskusi kebangsaan bertajuk “Densus 88 Milik Siapa?” yang berlangsung Rabu siang kemarin (20/3/2013) di kantor Syarikat Islam, Jakarta.

Dikatakan GARIS, Densus 88 dan BNPT tak lebih babu alias jongos AS laknatullah yang ingin menjadikan target umat Islam untuk dibantai. Chep Hermawan mendesak pemerintah (Presiden, Mabes Polri, Mabes TNI) untuk berlaku adil terhadap umat Islam. “Kami mendesak agar pemerintah tidak membiarkan OPM dan RMS. Kami juga mendesak agar DPR RI dan Presidn segera membubarkan Densus 88 dan BNPT. Kita tidak ingin kembali di zaman Petrus dulu, yang membunuh orang tanpa proses pengadilan.”

Chep menilai tindakan aparat kepolisian, khususnya Densus 88 main pukul rata.  Semua orang dituduh teroris hanya gara-gara pernah berhubungan dengan salah satu terduga teroris. “Tidak semua orang yang masuk rumah sakit itu sakit dan tidak semua orang yang distempel teroris oleh polisi dan orang yang membelanya dianggap bagian jaringan teroris,” tegas Chep.

Chep meminta polisi untuk tidak lagi menayangkan pernyataan-pernyataan Nasir Abbas dan Al-Chaidar terkait kasus terorisme dan jika ada kasus-kasus seperti itu harusnya polisi meminta masukan dari GARIS. Bagi H. Chep Hermawan, Nasir Abbas adalah pengkhianat umat Islam. “Pernyataan Nasir Abbas sering menyudutkan umat Islam dan bagi kami dia adalah pengkhianat umat Islam,’ pungkasnya.

Membongkar Cara Kerja Densus 88

Oleh: Harits Abu Ulya

Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA)

Densus 88 telah melakukan apa saja yang mereka inginkan dan kemudian membuat cerita (dramatisasi) yang bisa membenarkan tindakan tersebut.

Maka tereksposnya video menjadi konfirmasi kebenaran cerita tindakan luar biasa biadabnya yang dilakukan oleh aparat. Dan sekali lagi ini menjadi starting point bagi semua pihak yang terkait untuk berani evaluasi kinerja Densus 88 selama ini. Tidak perlu menunggu sampai satu demi satu kedzaliman ini terpampang dihadapan publik secara telanjang. Sekecil apapun kedzaliman adalah kedzaliman yang harus disikapi sebagaimana mestinya. Bukan berusaha ditutupi dan dibela dengan berbagai cara dan upaya. Berikut sedikit contoh bagaimana arogansi dan kebiadaban sistemik yang dirancang Densu 88.

Kita bisa berangkat dari kasus terbunuhnya Abu Uswah (Asmar) dan Ahmad Kholil  (Abu Kholid) di teras masjid Nurul Afiyah komplek RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulsel pada Jumat, 4 Januari 2013 lalu. Banyak bukti dan kesaksian yang mengendap, dua orang itu terbunuh tanpa ada perlawanan.

Kejadiannya cukup singkat, aparat Densus 88 begitu selesai eksekusi dua orang kemudian segera membersihkan jejak tindakan mereka. Darah yang menggenang di teras segara disiram bersih tanpa jejak, seluruh selongsong peluru di sekitar kejadian di pungut bersih termasuk proyektil yang tidak bersarang di tubuh korban. Intinya semua jejak berusaha dihilangkan.

Di hadapan publik pihak Humas Polri menyampaikan secara sepihak tentang sebab tewasnya dua orang tersebut, dengan cerita mereka melawan dan membahayakan bahkan di TKP ditemukan barang bukti berupa senjata (senpi).

Keterangan ini diaminkan oleh media tanpa ada informasi pembanding yang digali secara obyektif. Semua pernyataan aparat tidak pernah bisa di konfirmasi kebenarannya, kebenaran yang tersimpan di balik mulut-mulut saksi mata yang terkunci karena rasa takut tidak pernah digali dan terungkap ke publik.

Sementara pihak Densus 88 juga tidak pernah melakukan rekonstruksi ulang atas apa yang mereka lakukan. Inilah salah satu contohnya, dan masih banyak realitas serupa dalam kasus ekstra judicial killing oleh Densus 88 atas terduga “teroris”.

Ke depan kita akan melihat dan menunggu apa yang dihasilkan dari investigasi Komnas HAM atas pelanggaran HAM serius yang dilakukan aparat Densus 88. Dan waktu akan menjawab benarkah keadilan akan berpihak kepada Islam dan umatnya, atau akankah umat ini dibuat frustasi yang akhirnya mengambil jalan pintas sendiri-sendiri untuk menuntut keadilan yang menjadi haknya. Wallahu a’lam bisshawab.

“Masyarakat sipil juga perlu terus monitoring kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki BNPT dalam urusan kontra terorisme ini. Mengingat selama ini belum ada transparasi anggaran yang digunakan Densus 88 dan BNPT,” tutupnya. [Ahmed Widad]

"Diduga sangat banyak kejanggalan di dalam proyek itu, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Selasa (22/1).

DPP Golkar dan DPD I akan berkumpul di Keraton Kilen bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X.

VIVAnews - Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar akan digelar di Yogyakarta, 11 hingga 14 Mei 2012 yang akan datang. Direncanakan ketua dan sekretaris 33 DPD I Partai Golkar se-Indonesia, Ketua Umum Aburizal Bakrie dan pengurus DPP Partai Golkar akan hadir dalam acara tersebut.

“Para sesepuh Golkar seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ginandjar Kartasasmita, dan tokoh-tokoh senior lainnya yang telah membesarkan Partai Golkar akan hadir dalam acara Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar yang akan di gelar di Saphir Hotel Yogyakarta,” kata Gandung Pardiman, Ketua DPD I Partai Golkar, DIY, Rabu 9 Mei 2012.

Sebelum pembukaan, Ketua DPD dan Sekretaris DPD I se-Indonesia akan bersilaturahmi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yang juga adalah tokoh senior Partai Golkar, di Keraton Kilen.

“Dalam Rapat Konsultasi Nasional itu nantinya akan dibahas tentang perkembangan politik terkini dari dalam dan luar Golkar, termasuk pemenangan daerah untuk Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar untuk periode 2014-2019 yang akan datang,” kata Gandung.

Gandung menyatakan dalam Rapat Konsultasi Nasional itu akan ada pernyataan sikap dari para pengurus DPD II se-DIY serta DPD I DIY yang mendukung penetapan Ketua Umum Partai Golkar sebagai calon presiden. “Saya berharap nantinya 33 DPD I Golkar se-Indonesia juga menyatakan sikapnya untuk mendukung Ketua Umum Partai Golkar sebagai capres Golkar,” katanya.

Dia meminta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung untuk tidak terus menggulirkan perdebatan tentang penetapan capres Partai Golkar berdasarkan mekanisme konvensi atau survei. Menurut dia, perdebatan itu memancing gejolak di daerah.

“Syahwat-syahwat politik janganlah diumbar, karena dari pengalaman yang ada ketika Golkar mencapreskan seseorang melalui konvensi justru berakibat pada kerusakan moral pengurus struktural dan biaya untuk memperbaikinya sangatlah mahal. Capres yang diusung Golkar melalui konvensi terbukti gagal karena tak didukung penuh oleh pengurus Golkar yang jagonya kalah dalam konvensi,” katanya. (kd)

VIVAnews - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengungkapkan pertemuan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto merupakan silaturahmi biasa saja. Partai Demokrat, kata dia, terus berkomunikasi dengan Partai Gerindra, namun komunikasi tersebut tidak membahas tentang pemilihan presiden.

"Komunikasi baik dengan Gerindra. Sekali lagi kita belum bahas pilpres di 2012, baru di 2013," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2012.

Sementara itu, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Prabowo Subianto menghadiri pertemuan di acara reuni Akabri 1973 di Istana Tampaksiring, Bali, beberapa waktu lalu karena diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Pak SBY mengundang Pak Prabowo sebagai tamu undangan. Pak Prabowo menghargai sebagai undangan dan beliau datang ke Istana Tampaksiring," kata dia.

Meski demikian, ia tidak membantah kedekatan antara Presiden SBY dengan Prabowo Subianto. "Karena memang kawan lama kedua-duanya. Dan dua-duanya alumni Angkatan Darat," ungkapnya.

Apakah hal itu pertanda SBY mendukung Prabowo maju di 2014? "Saya tidak mau berspekulasi soal pilpres. Itu masih terlalu jauh," kata Muzani. (eh)

Puan menyatakan akan mengikuti mekanisme partai jika dicalonkan.

VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, masih bungkam terkait calon presiden (capres) yang akan diusung oleh partainya pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

"Nanti tanya di DPP," kata Megawati Soekarno Putri, kepada wartawan usai mengunjungi Sampoerna Academy, yang terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Mei 2012.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, mengatakan, partainya masih memproses capres pada Pemilu 2014 mendatang. "Secepatnya kami akan mengeluarkan nama-nama capres yang akan diusung oleh PDIP," katanya.

Masalah capres yang akan diusung oleh PDIP, lanjutnya, merupakan hak Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP.  Ketika ditanya kesiapannya menjadi Presiden jika diusung oleh partainya, Puan mengatakan, "Saya akan mengikuti mekanisme partai karena dia kader partai."

Megawati dan Puan bersama rombongan didampingi Putera Sampoerna, pendiri Sampoerna Foundation, mengelilingi Sampoerna Academy yang terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  VIVAnews - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menilai, perempuan Indonesia saat ini megalami kemunduran idealisme dalam berpolitik.

Hal ini diungkapkan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar "The Role of Women in Politics" di Universitas Innsbruck, Austria, Selasa, 15 Mei 2012.

Pada kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan bahwa tantangan perempuan Indonesia adalah bagaimana menjadikan politik sebagai sebuah gerakan bagi Indonesia dan kemanusiaan yang lebih baik.

"Membangun kembali kesadaran politik kaum perempuan Indonesia untuk berani memilih jalan politik. Hal ini tidaklah mudah. Justru dalam era modern seperti ini, pilihan politik bagi perempuan tampak adanya kemunduran dari aspek idealisme. Lebih-lebih sebagai sebuah gerakan," ujar Megawati dalam siaran pers yang dikirim Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan kepada VIVAnews.

Selain itu, menurut Megawati, keterlibatan kaum perempuan dalam politik justru kembali dibatasi. Bahkan banyak diantaranya yang tidak bisa aktif hanya karena alasan sederhana, yakni tidak diizinkan oleh suaminya.

Situasi perempuan Indonesia saat ini, katanya, sangat berbeda dengan pengalaman di beberapa negara di Eropa. Dimana pemenuhan hak-hak politik perempuan dilakukan secara incremental, bertahap dan melalui perjuangan yang keras.

"Perempuan Inggris menikmati hak pilih sedikit lebih awal dari perempuan Amerika, yakni 14 Desember 1818 menyusul pemilu pertama di bawah undang-undang baru, yakni the Representation of the People Act, 1918. Sementara di Indonesia, hak pilih bagi perempuan dijamin kontitusi sejak lahirnya Indonesia modern," mantan Presiden itu menjelaskan.

Hal ini, menurut Megawati, tidak berarti bahwa perempuan Indonesia tidak dihadapkan pada persoalan-persoalan sebagaimana dialami banyak perempuan di dunia. Dia mencermati bahwa dalam bidang politik persoalan rendahnya partisipasi dan representasi kaum perempuan, terutama di lembaga-lembaga publik, termasuk di parlemen merupakan masalah serius di Indonesia.

Berdasarkan pengalamannya, persoalan kualitas partisipasi dan representasi yang rendah merupakan bagian dari persoalan demokrasi Indonesia yang belum selesai dan masih terus mencari bentuk, dan bukan merupakan persoalan perempuan semata-mata.

"Masih banyak kelompok dalam masyarakat Indonesia dihadapkan pada kedua persoalan ini. Kaum petani dan nelayan, misalnya, menghadapi masalah ini sama seriusnya dengan kaum perempuan. Demikian pula dengan kaum buruh," katanya.

Karenanya, persoalan partisipasi dan representasi yang buruk ini harus diselesaikan sebagai agenda politik kolektif sebuah bangsa, bukan dibatasi sebagai medan pergulatan gender.

"Saya boleh jadi keliru. Tetapi itulah yang selama ini saya rasakan," ucapnya.

Polisi periksa Ari Sigit pekan ini

---